Polisi Bersama MasyarakatMerupakanvisi dan arah transformasi baru Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
Polisi Bersama Masyarakatadalah visi dan arah transformasi baru Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. [1]
Inti Visi “Polisi Bersama Masyarakat”
Fokus Utama: Menjadikan masyarakat sebagai pusat orientasi dalam setiap pelayanan dan tugas kepolisian. [1]
Respons Cepat: Anggota Polri diminta untuk sigap melayani dan menanggapi laporan warga tanpa harus menunggu kasusnya viral di media sosial. [1]
Pendekatan Humanis: Cita-citanya agar anak-anak merasa aman saat melihat polisi (bukan takut), dan korban kejahatan mendapat pertolongan yang mudah (bukan kerumitan). [1]
Wujud Implementasi di Lapangan
Pelayanan Publik: Memperbaiki kualitas pelayanan di kantor polisi agar lebih transparan, adil, dan mudah diakses.
Patroli & Kemitraan: Peningkatan intensitas patroli wilayah serta kehadiran anggota seperti Bhabinkamtibmas di tengah kegiatan warga.
Layanan Pengaduan: Masyarakat dapat memanfaatkan layanan darurat Call Center 110 secara bebas pulsa jika menghadapi gangguan keamanan
Kapolda Metro di Rakernis Humas: Kepercayaan Lahir dari Komunikasi Jujur
Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri membuka Rakernis Humas Tahun Anggaran 2026. Dalam amanatnya, Kapolda menekankan komunikasi jujur sebagai kunci lahirnya kepercayaan publik.
“Kepercayaan lahir dari kerja yang konsisten, komunikasi yang jujur, serta tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jadikan Rakernis ini sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas dan menyusun strategi komunikasi yang lebih adaptif serta memberikan dampak nyata,” ujar Komjen Asep, di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Rakernis yang mengangkat tema ‘Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media,Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam rangka Mewujudkan Program Jaga Jakarta’, digelar di Aula TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas jajaran kehumasan dalam menghadapi perkembangan media dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami.
Dalam sambutannya, Komjen Asep Edi Suheri juga mengarahkan jajaran Humas untuk memahami karakter masyarakat dalam menyampaikan pesan, membangun hubungan profesional dengan media, serta mengoptimalkan pemantauan media dan media sosial. Langkah tersebut diperlukan agar perkembangan isu dapat diketahui lebih awal dan respons yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Bidhumas Polda Metro Jaya menggelar Rakernis Tahun Anggaran 2026 dalam rangka memperkuat komunikasi publik, Rabu (30/9/2026). Foto: dok. Istimewa
Sejalan dengan tema tersebut, rangkaian materi diawali dengan penguatan internal dari Subbid Penmas, Subbid Multimedia, dan Subbid PID sesuai bidang tugas masing-masing. Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Devie Rahmawati, CICS mengenai komunikasi publik dan manajemen media, serta Warren Giovani yang memberikan materi tentang peliputan, pembuatan, dan pengolahan konten.
Di akhir kegiatan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memberikan pembulatan atas materi yang telah disampaikan. Rakernis juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada jajaran terbaik, yakni AKP Endro dari Ditsamapta Polda Metro Jaya untuk kategori PPID terbaik dan AKP Aliani dari Polres Metro Bekasi sebagai Kasi Humas terbaik.
Budi Hermanto mengatakan, tugas kehumasan tidak hanya berkaitan dengan publikasi kegiatan, tetapi juga memastikan setiap pesan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan telah melalui proses verifikasi.
“Komunikasi publik bukan sekadar bagaimana kita mempublikasikan kegiatan kepolisian. Yang harus kita pastikan adalah informasi yang disampaikan berbasis data, sudah diverifikasi, memiliki pesan yang jelas, kemudian dapat dipahami dan dipercaya masyarakat,” kata Kombes Budi.
JAKARTA, Bidhumas Polda Metro Jaya menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Tahun Anggaran 2026 di Aula TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas jajaran kehumasan dalam menghadapi perkembangan media dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami.
Rakernis dibuka Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri. Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam merespons berbagai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat dengan berpedoman pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan lahir dari kerja yang konsisten, komunikasi yang jujur, serta tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jadikan Rakernis ini sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas dan menyusun strategi komunikasi yang lebih adaptif serta memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Kapolda juga mengarahkan jajaran Humas untuk memahami karakter masyarakat dalam menyampaikan pesan, membangun hubungan profesional dengan media, serta mengoptimalkan pemantauan media dan media sosial. Langkah tersebut diperlukan agar perkembangan isu dapat diketahui lebih awal dan respons yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Rakernis Bidhumas Polda Metro Jaya tahun ini mengangkat tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam rangka Mewujudkan Program Jaga Jakarta.”
Sejalan dengan tema tersebut, rangkaian materi diawali dengan penguatan internal dari Subbid Penmas, Subbid Multimedia, dan Subbid PID sesuai bidang tugas masing-masing. Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Devie Rahmawati, CICS mengenai komunikasi publik dan manajemen media, serta Warren Giovani yang memberikan materi tentang peliputan, pembuatan, dan pengolahan konten.
Diakhir kegiatan, Kabidhumas memberikan pembulatan atas materi yang telah disampaikan. Rakernis juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada jajaran terbaik, yakni AKP Endro dari Ditsamapta Polda Metro Jaya untuk kategori PPID terbaik dan AKP Aliani dari Polres Metro Bekasi sebagai Kasi Humas terbaik.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bhudi Hermanto mengatakan, tugas kehumasan tidak hanya berkaitan dengan publikasi kegiatan, tetapi juga memastikan setiap pesan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan telah melalui proses verifikasi.
“Komunikasi publik bukan sekadar bagaimana kita mempublikasikan kegiatan kepolisian. Yang harus kita pastikan adalah informasi yang disampaikan berbasis data, sudah diverifikasi, memiliki pesan yang jelas, kemudian dapat dipahami dan dipercaya masyarakat,” pungkasya.
Jakarta. Sebanyak 37 agenda masyarakat digelar di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa. Untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman dan tertib, Polda Metro Jaya menyiagakan 17.628 personel gabungan.
Dari puluhan agenda tersebut, sebanyak 20 merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara 17 kegiatan lainnya meliputi berbagai aktivitas masyarakat, seperti wisuda, pameran, hingga dies natalis.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan dengan mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis agar masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan nyaman.
View on Threads
“Pelaksanaan tugas tetap mengedepankan pola komunikatif, pendekatan humanis, dan koordinasi agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan,” kata Budi di Jakarta, Selasa (29/09/2026).
Sejumlah aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama polisi antara lain kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI-Dukuh Atas, serta Silang Selatan Monas.
Dari total personel yang disiagakan, sebanyak 4.998 personel ditempatkan khusus untuk mengamankan kawasan DPR/MPR RI. Personel tersebut terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR/MPR RI.
Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono juga mengingatkan seluruh personel agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing selama menjalankan tugas di lapangan.
“Yang paling utama, kita semua harus benar-benar sabar dan tidak terprovokasi,” kata Dekananto.
Selain pengamanan kegiatan, polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengaturan arus kendaraan akan disesuaikan dengan pergerakan massa dan kondisi lalu lintas di masing-masing lokasi.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga mobilitas warga serta memastikan kegiatan perekonomian, pendidikan, ibadah, dan berbagai kepentingan publik lainnya tetap berjalan.
Polda Metro Jaya juga mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai, mengikuti arahan petugas, menghormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas, serta tidak merusak fasilitas umum.
“Personel di lapangan telah diarahkan untuk bertindak profesional dan humanis. Kami berharap seluruh kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung dengan baik,” kata Budi.
Dengan pengamanan yang disiapkan, kepolisian berharap seluruh agenda masyarakat di Jakarta dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya.
Kakorbinmas Apresiasi Polda Sumsel, Program Pangan dan Satkamling Tembus Target Nasional
29 September 2026 – 11:30 WIB
Antara
Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, pengaktifan kembali Satkamling serta pengembangan bawang putih untuk mendukung program swasembada pangan. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., dalam kunjungan kerja sekaligus penyerahan dua kendaraan operasional Binmas di Mapolda Sumsel.
Dalam sambutannya, Kakorbinmas menyoroti realisasi penyaluran beras melalui Gerakan Pangan Murah Polda Sumsel yang mencapai sekitar 230 persen dari target 2.705 ton. Berdasarkan total realisasi penyaluran beras secara nasional, capaian tersebut menempatkan Polda Sumsel pada peringkat ketiga.
Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., menyampaikan penghargaan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., beserta jajaran atas pelaksanaan berbagai program Polri yang mendukung Asta Cita Presiden. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Capaian yang baik bukanlah akhir, melainkan menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan, meningkatkan dan bisa memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Mardiyono. Dilansir dari TBN Sumsel, Selasa (29/9/26).
Selain ketahanan pangan, perhatian terhadap keamanan lingkungan juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan masyarakat. Polda Sumsel telah mengaktifkan kembali 224 Satkamling dari target 207 Satkamling atau sekitar 108 persen.
Menurut Kakorbinmas, capaian tersebut menempatkan Polda Sumsel pada peringkat ketiga nasional dalam persentase aktivasi Satkamling pasif. Pengaktifan kembali Satkamling diharapkan semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
Kakorbinmas juga mendorong optimalisasi potensi lahan bawang putih seluas 81 hektare. Dalam sambutannya, ia menyebut realisasi program di Sumatera Selatan telah mencapai 9,6 hektare dan meminta jajaran terus memperkuat pendampingan, pemantauan serta sinergi dengan pemangku kepentingan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa komitmen pengembangan bawang putih seluas 81 hektare telah disepakati bersama para Kapolres dan jajaran.
Kapolda mengarahkan agar jajaran berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mitra terkait untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai sekaligus memastikan keberlanjutan program.
“Yang sudah dideklarasikan oleh Polda Sumatera Selatan adalah 81 hektare, sesuai dengan kesepakatan kita dengan para Kapolres dan jajaran untuk menyukseskan program Swasembada Bawang Putih,” ungkap Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.
Kapolda menekankan bahwa setiap program harus dilaksanakan secara terukur, disertai pelaporan, pengawasan dan evaluasi. Jajaran juga diminta mengonsolidasikan tim di tingkat Polda maupun kewilayahan serta memastikan setiap tugas dapat dituntaskan.
“Jadi kalau pekerjaan itu dilaksanakan, dilaporkan, bukan dirasakan,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.
Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program, Kapolda menyampaikan bahwa capaian akan dianalisis dan dievaluasi setiap minggu. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target sekaligus membuka ruang perbaikan dan peningkatan capaian.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Kakorbinmas juga menyerahkan dua kendaraan operasional Binmas. Dukungan sarana tersebut diharapkan memperkuat mobilitas personel dalam menjalankan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan Polri serta menegaskan agar kendaraan operasional tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas jajaran Binmas.
Melalui penguatan ketahanan pangan, aktivasi Satkamling dan pengembangan bawang putih, Polda Sumsel terus mendorong program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara Polri, masyarakat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program berjalan secara terukur dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Polda Metro Jaya siagakan 2.373 personel amankan laga ASEAN Cup di GBK
Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 2.373 personel gabungan untuk mengamankan laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya
Polda Metro Jaya menyiagakan 2.373 personel gabungan untuk mengamankan laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.
Terdapat dua pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, yakni Singapura melawan Bangladesh dan dilanjutkan dengan laga antara Timnas Indonesia menghadapi Malaysia.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Senin, mengatakan ribuan personel tersebut tergabung dalam Operasi Garuda Bakti 2026 guna memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman dan lancar.
“Personel disiapkan di sejumlah titik, mulai dari hotel tempat tim dan ofisial, jalur perjalanan menuju stadion, pintu masuk, area dalam stadion, hingga kawasan VIP dan VVIP,” katanya.
Budi menjelaskan personel di lapangan juga ditugaskan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, sterilisasi, pemeriksaan di pintu masuk, serta patroli dan pengawasan di sekitar kawasan GBK.
Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh personel diarahkan untuk bertindak secara profesional, prosedural, tegas, dan terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan penonton.
“Kami mengedepankan pendekatan yang profesional dan humanis. Petugas juga diarahkan menghindari tindakan kekerasan serta penggunaan senjata api maupun gas air mata dalam penertiban, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai prosedur,” ujarnya.
Polda Metro Jaya terus melakukan koordinasi secara intensif dengan panitia penyelenggara dan instansi terkait selama rangkaian pertandingan berlangsung, terutama terkait pengetatan pemeriksaan di seluruh pintu masuk stadion.
Ia berharap skema pengamanan tersebut dapat membuat seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman, tertib, dan lancar.
“Harapannya masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan nyaman,” kata Budi.
Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman menyebutkan laga melawan Malaysia dalam FIFA ASEAN Cup 2026 akan memacu performa terbaik para pemain Timnas Indonesia.
“Biasanya laga besar seperti itu memunculkan performa terbaik dari para pemain top,” kata John Herdman dalam sesi latihan menjelang laga di Jakarta, Minggu (27/9).
Timnas Indonesia akan menjamu Malaysia pada pertandingan kedua kedua tim dalam Grup A FIFA ASEAN Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (29/9). Kick-off pertandingan dimulai pukul 19.30 WIB.
Kedua tim datang dengan modal kemenangan pada laga pertama. Indonesia menekuk Singapura 2-0, sedangkan Malaysia mengalahkan Bangladesh 3-0.
Anggota DPR: Tak Ada Aturan Tetapkan Febrie Tersangka Harus Izin Presiden
Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, membantah pernyataan pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea. Dia menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menetapkan Febrie sebagai tersangka.
“Pernyataan dari Hotman Paris itu tidak berdasar. Jadi tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa menangkap seorang jaksa itu harus izin Presiden,” kata Soedeson dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).
Soedeson menyebutkan aturan imunitas jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menekankan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
“Tidak penting dia orang berpangkat tinggi, orang rendah, atau pejabat. Siapa pun yang melanggar hukum, tegakkan hukum, laksanakan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.
Soedeson meminta Tim 9 yang dibentuk Kejaksaan Agung untuk menangani perkara Febrie Adriansyah dengan tegas. Dia mengatakan Tim 9 yang banyak diisi jaksa eks KPK harus memperhatikan suasana kebatinan rakyat.
“Tim 9 harus memperhatikan suasana kebatinan rakyat Indonesia, rasa keadilan masyarakat Indonesia dan menjaga nama baik institusi,” ujarnya.
Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari Asta Cita. Dia berharap tidak ada yang membawa-bawa nama Presiden dalam kasus ini.
“Presiden sudah menegaskan, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Jadi tolong jangan membawa-bawa nama Presiden. Ini masalah yang berurusan dengan penegakan hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Hotman menyebutkan kasus yang menjerat Febrie saat ini adalah kriminalisasi. Bahkan dia mengaku tak mengharapkan uang dari Febrie, yang merupakan kliennya.
“Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia,” ujar Hotman saat memberi pernyataan kepada media di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7) malam.
Hotman lalu membeberkan alasannya mau turun tangan membela Febrie. Dia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto, yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun.
“Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar,” ungkap Hotman.
Karena itu, dia mengaku merasa miris melihat kondisi Febrie saat ini. Baginya, Febrie adalah sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo karena berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah fantastis.
“Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp 300 triliun. Total Rp 430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden,” cetusnya.
Habiburokhman Dukung Kortas Tipikor Usut Tuntas Dugaan Korupsi Batu Bara
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungannya kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di sektor batu bara. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Habiburokhman menegaskan proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, independensi, dan keadilan agar memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik.
“Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara,” ujar Habiburokhman, Kamis (9/7/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai pengusutan perkara harus berjalan sesuai prinsip Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.
“Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, serta independen,” tegasnya.
Habiburokhman juga menekankan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih karena korupsi di sektor batu bara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Siapa pun yang terlibat dalam korupsi batu bara harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan penanganan dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan pasokan batubara pada periode 2018–2026.
Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 16 saksi dan menganalisis sejumlah dokumen. Belum ada tersangka yang ditetapkan, sementara nilai kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
Seskab Teddy Dinilai Berani Pasang Badan Jelaskan Kebijakan Presiden Prabowo
Peran Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dinilai semakin menonjol di tengah derasnya kritik publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pengamat menilai Teddy tampil di garis depan untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dari masyarakat.
Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyebut Teddy menunjukkan keberanian politik dengan tidak mengambil jarak dari polemik kebijakan. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan fungsi strategis Seskab sebagai penghubung antara Presiden dan publik, terutama saat muncul perdebatan tajam di ruang publik.
Igor mencontohkan ketika program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan publik. Dalam situasi tersebut, Teddy tampil memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai tujuan dan arah kebijakan pemerintah. Sikap ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga agar visi Presiden tidak terdistorsi oleh berbagai narasi yang berkembang.
Lebih jauh, Igor menilai komunikasi aktif yang dilakukan Teddy mencerminkan peran Seskab tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan pesan kebijakan Presiden tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Di tengah tekanan kritik publik, kehadiran figur yang mampu menjelaskan visi Presiden secara langsung dinilai menjadi elemen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Kompak, TNI-Polri-Warga Jakarta bersih-bersih Waduk Cincin Papanggo; Pangdam dan Kapolda Turun Langsung.
Jakarta — Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan unsur masyarakat menggelar aksi bersih-bersih serentak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan bertajuk Jaga Jakarta tersebut menyasar pembersihan jalan lingkungan, saluran air, hingga fasilitas umum sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebanyak 1.150 personel melaksanakan kegiatan di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu, 4.431 personel lainnya juga melaksanakan kegiatan serentak di kota dan kabupaten dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total sebanyak 5.581 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan tersebut.
Selain kerja bakti, kegiatan juga dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon sebagau bagian dari upaya penghijauan serta penguatan lingkungan kualitas lingkungan di sekitar waduk. Sebanyak 90 pohon dengan jenis flamboyan, mahoni, tabebuya, dan spathodea.
Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya turut hadir dan turun langsung meninjau kerja bakti bersama warga. Keduanya memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan kegiatan bersih-bersih tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain di Papanggo, kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat, Timur, Selatan, serta Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Hari ini secara serentak seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Depok, melaksanakan kegiatan kerja bakti sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Kapolda.
Ia menjelaskan, pada tingkat provinsi kegiatan dikoordinasikan oleh Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta. Sementara di tingkat kota dan kabupaten, pelaksanaan dilakukan oleh jajaran Kodim, Polres, serta pemerintah daerah setempat.
Kapolda menambahkan, kegiatan bersih-bersih akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan direncanakan menjadi agenda rutin. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan wilayah yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana seperti banjir.
“Kami ingin menggelorakan kegiatan ini bersama seluruh elemen masyarakat. Jika lingkungan bersih, potensi bencana dapat diminimalkan dan aktivitas warga tidak terganggu,” katanya.
TNI-Polri bersama Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya preventif dan pelayanan publik, sekaligus mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan dan saling peduli terhadap kondisi sekitar.
