Police Tube

Blog

  • Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

    Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

    Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

    PERGANTIAN kepemimpinan di tubuh Polri selalu membawa harapan baru. Masyarakat tentu ingin kepolisian yang semakin profesional, tegas menegakkan hukum, sekaligus dekat dengan warga.

    Karena itu, persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru patut disambut dengan harapan dan dukungan.

    Saya mengenal Suyudi sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan. Ia bukan hanya dekat dengan para aktivis, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

    Kebetulan, dalam kapasitas saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, saya beberapa kali berjumpa dengan Suyudi dalam kegiatan bersama para ulama dan tokoh agama.

    Dari perjumpaan itu, saya melihat sendiri bagaimana ia membangun komunikasi dengan santun dan penuh penghormatan.
    Kedekatan seperti ini bukan sekadar soal hadir dalam sebuah acara, melainkan juga menunjukkan kesediaan untuk merawat silaturahmi dan mendengar pandangan masyarakat.

    Bagi saya, hubungan baik dengan para ulama dan tokoh masyarakat merupakan modal penting bagi seorang pemimpin Polri.

    Tugas kepolisian tidak mungkin dijalankan sendirian. Dukungan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar keamanan dan ketertiban tumbuh dari kepercayaan, kemitraan, dan kesadaran bersama.

    Suyudi juga dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Nilai-nilai agama, bila dijalankan dengan baik, dapat menjadi pegangan dalam mengemban amanah. Bekerja dengan jujur, bersikap adil, dan memperlakukan sesama dengan hormat.

    Tentu, kepercayaan publik pada akhirnya juga ditentukan oleh tindakan dan kebijakan nyata. Namun, karakter yang santun, terbuka, dan dekat dengan masyarakat merupakan bekal yang baik untuk memulai pengabdian.

    Baca Juga :  Sejarah Catat Timnas Indonesia Masuk 14 Negara di Dunia Raih Juara Diselenggarakan FIFA

    Saya melihat Suyudi sebagai figur yang santun, tetapi tegas; terbuka, dan mau mendengarkan masukan. Sikap seperti ini penting bagi siapa pun yang memimpin institusi besar seperti Polri.

    Ketegasan diperlukan untuk menegakkan hukum, sementara keterbukaan dibutuhkan agar pemimpin memahami persoalan secara utuh dan mengambil keputusan dengan bijaksana.

    Apresiasi juga patut diberikan atas pengabdiannya selama memimpin Badan Narkotika Nasional. Upaya menghadapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan kerja keras, ketegasan, serta kolaborasi banyak pihak.

    BNN sendiri menekankan bahwa penanganan narkotika perlu dilakukan secara komprehensif: tegas terhadap jaringan peredaran gelap, sekaligus mengedepankan pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalah guna.

    Kini, amanah yang lebih besar menanti Suyudi di Polri. Saya berharap pengalaman, ketegasan, dan kemampuannya menjalin hubungan dengan berbagai kalangan dapat menjadi bekal untuk memimpin kepolisian dengan baik.

    Kedekatan dengan ulama, tokoh agama, aktivis, dan masyarakat luas dapat memperkuat kerja bersama dalam menjaga keamanan serta membangun rasa percaya.

    Selamat mengemban amanah sebagai Kapolri. Semoga Suyudi Ario Seto senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin Polri yang profesional, humanis, tegas, dan semakin dipercaya masyarakat.

     

  • KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri

    KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri

    KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri
    Kapolri Suyudi Ario Seto(Antara)

    Ketua Umum DPP (Komiten Nasional Pemuda Indonesia) KNPI Haris Pertama menilai munculnya informasi hoaks dan fitnah yang menyerang Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan upaya murahan untuk mengganggu sekaligus merusak citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Haris meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terlebih ketika informasi tersebut diarahkan untuk membangun prasangka negatif terhadap pimpinan institusi negara.

    “Hoaks dan fitnah terhadap Kapolri baru adalah fitnah murahan yang tidak boleh dibiarkan. Ini bukan sekadar persoalan menyerang pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah masuk pada upaya mengganggu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Haris, Selasa (6/10/2026).

    Menurut Haris, Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang dalam memilih dan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Karena itu, pilihan tersebut harus dihormati dan diberikan kesempatan untuk membuktikan kepemimpinannya dalam membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat.

    “Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kita harus memberikan dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan tugasnya dan mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

    Haris mengatakan, tagline kepemimpinan Kapolri baru yang menekankan kedekatan dengan masyarakat harus diterjemahkan menjadi agenda nyata dalam membangun hubungan antara polisi dan masyarakat. Menurutnya, institusi kepolisian membutuhkan dukungan publik karena tugas Polri tidak mungkin dijalankan hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata.

    “Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan polisi yang profesional, humanis, responsif dan hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” katanya.

    Waspada Perang Kognitif
    Di sisi lain, Haris mengingatkan bahwa derasnya penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, dan narasi provokatif di ruang digital harus dilihat sebagai persoalan serius. Fenomena tersebut dinilai bukan lagi sekadar persoalan kebebasan berekspresi, melainkan dapat berkembang menjadi perang kognitif (cognitive warfare).

    “Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk persepsi seolah-olah semua institusi negara buruk, semua kebijakan salah, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra satu lembaga, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Haris.

    Ia menjelaskan, perang kognitif bekerja dengan memengaruhi persepsi, emosi, keyakinan, dan cara berpikir masyarakat. Informasi salah yang diproduksi secara masif dapat menciptakan persepsi yang dianggap sebagai kebenaran oleh publik.

    “Ketika masyarakat terus dicekoki informasi negatif, fitnah, dan kebohongan yang diproduksi secara berulang, lama-lama muncul distrust. Masyarakat menjadi pesimis terhadap institusi negara, bahkan pesimis terhadap kemampuan bangsanya sendiri. Inilah yang harus kita waspadai,” ujarnya.

    Haris menilai situasi tersebut berbahaya apabila dimanfaatkan untuk memperlebar jarak antara masyarakat dengan institusi negara. Ia menekankan bahwa dalam demokrasi yang sehat, kritik memang diperlukan, namun harus dibangun berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Kita tidak anti kritik. Tetapi kritik berbeda dengan fitnah, dan kritik berbeda dengan menyebarkan informasi palsu. Kalau ada persoalan terhadap Polri, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia, bukan dengan membangun kebohongan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi,” katanya.

     

    Haris mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjadi bagian dari gerakan melawan disinformasi. Pemberantasan hoaks harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, platform digital, media massa, hingga organisasi masyarakat.

    “Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah diadu oleh informasi palsu. Kita harus membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi. Jangan setiap informasi yang viral langsung dipercaya dan disebarkan,” tuturnya.

    Sebagai penutup, Haris mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjalankan amanah sebagai Kapolri dan membuktikan komitmennya.

    “Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang salah, tetapi jangan membangun opini berdasarkan fitnah dan hoaks. Yang kita butuhkan sekarang adalah Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Haris. (E-3

  • Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

    Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

    Gebrakan awal Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Baru sehari dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Suyudi langsung melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur internal Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan.

    IPW menilai langkah tersebut bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan regrouping kekuatan yang menunjukkan perubahan sangat radikal di tubuh Korps Bhayangkara.

    Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, perombakan tersebut terlihat dari pergantian sejumlah pejabat strategis Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

    Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Asisten Kapolri bidang Operasi, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran, Asisten Kapolri bidang SDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK, serta unsur pelaksana tugas pokok seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam.

    Tak hanya di tingkat pusat, perombakan juga merambah struktur kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda turut diganti atau digeser. Struktur pendukung seperti Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol juga ikut mengalami perubahan.

    Secara keseluruhan, IPW mencatat terdapat 88 perwira tinggi dan perwira menengah pada era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terkena mutasi.

    “IPW menilai langkah radikal Jenderal Suyudi Ario Seto itu tidak biasa dilakukan seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin institusi Polri yang cukup besar kalau tidak ada kekuatan politik di belakangnya,” kata Sugeng dalam siaran pers IPW yang diterima Haluan Selasa (6/10/2026).

    Menurut Sugeng, pola tersebut berbeda dengan tradisi konsolidasi yang dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya.

    Ia mencontohkan saat Jenderal Idham Azis dipercaya menjadi Kapolri. Idham disebut tidak langsung melakukan bongkar besar-besaran terhadap struktur elite Polri setelah dilantik.

    Bahkan, posisi Kabareskrim yang ditinggalkannya sempat kosong sebelum akhirnya diisi melalui mutasi beberapa waktu kemudian.

    “Filosofi polisi itu adalah merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif, dan tidak radikal atau frontal,” ujarnya.

    Berbeda dengan Era Listyo Sigit

    IPW juga membandingkan langkah Suyudi dengan pola yang diterapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika pertama kali menjabat Kapolri.

    Menurut Sugeng, Listyo tidak langsung melakukan pembersihan besar-besaran terhadap elite lama Polri. Ia terlebih dahulu membangun legitimasi melalui narasi kelembagaan, seperti konsep Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan serta polisi yang tegas namun humanis.

    Baru setelah itu, kata dia, Listyo melakukan penataan elite organisasi melalui sejumlah mutasi strategis.

    “Baik mantan Kapolri Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo sangat berbalik dengan pemikiran radikal atau frontal yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sehingga sangat rentan menimbulkan gesekan-gesekan di internal Polri,” kata Sugeng.

    IPW menilai mutasi seharusnya menjadi bagian dari tour of duty dengan mengedepankan merit system, bukan sekadar pergantian personel karena perubahan kepemimpinan.

    Terlebih, sejumlah perwira yang baru beberapa bulan menduduki jabatan strategis justru langsung dicopot dari posisinya.

    Salah satu yang disorot IPW adalah Irjen Pipit Rismanto. Perwira tinggi Akpol 1994 itu disebut belum genap tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat ketika digeser dan mendapat penugasan baru di Kementerian Hukum.

    IPW bahkan menduga pergantian tersebut memiliki dimensi politik karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan basis pemilih terbesar menjelang kontestasi politik 2029.

    Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian IPW yang belum disertai bukti terbuka mengenai alasan resmi pergantian Pipit Rismanto.

    Singkirkan “Gerbong Listyo”, Masukkan Personel BNN dan BIN

    Sorotan IPW tidak berhenti pada jumlah mutasi. Organisasi tersebut juga melihat adanya pola penggantian personel dari kelompok yang dianggap dekat dengan era Listyo Sigit dengan sejumlah nama dari luar struktur inti Polri.

    IPW menyebut sejumlah pejabat era Listyo Sigit dipindahkan dari posisi strategis.

    Di antaranya Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN. Kemudian Kabareskrim Komjen Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP.

    Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan juga dimutasi menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP. Sementara Komjen R.Z. Panca Putra yang sebelumnya menjabat Kalemdiklat menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.

    Sebaliknya, IPW menyoroti masuknya sejumlah personel yang sebelumnya bertugas di BNN maupun BIN ke sejumlah posisi strategis di tubuh Polri.

    Dari BNN, misalnya, Brigjen Agus Dwi Hermawan ditempatkan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana menjadi Wakabareskrim dan Brigjen Deni Dharmapala menjadi Asisten Kapolri bidang SDM.

    Brigjen Roy Hardi Siahaan juga disebut dipercaya menjadi Kapolda Jawa Tengah, sedangkan Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

    Sementara dari BIN, IPW mencatat Irjen Dedy Kusuma Bakti ditempatkan sebagai Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau dan Irjen Victor Alexander Lateka menjadi Wadankorbrimob.

    Baca Juga  Ratusan Kasus TPPO Diungkap Polri, Ini Modus Terbanyak!

    Bagi IPW, pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan Suyudi bukan sebatas memindahkan personel, tetapi juga mengubah simpul-simpul kekuasaan strategis di tubuh Polri.

    “Kapolri Suyudi tidak hanya memindahkan orang di dalam papan catur, namun mengubahnya dengan banyak pemain yang sehaluan menguasai kotak-kotak utama papan tersebut,” ujar Sugeng.

    IPW Pertanyakan Proses Mutasi

    IPW juga mempertanyakan bagaimana daftar mutasi dalam jumlah besar tersebut dapat disiapkan dalam waktu sangat singkat setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri.

    Suyudi baru dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, telegram mutasi besar-besaran sudah diterbitkan.

    Menurut IPW, proses tersebut sulit dilakukan jika seluruh keputusan baru disiapkan setelah pelantikan.

    Apalagi, apabila proses mutasi harus melalui mekanisme Wanjakti, waktu yang dibutuhkan dinilai tidak mungkin sesingkat itu.

    “Menurut IPW, pemasukan nama-nama itu telah terjadi sebelumnya ada keputusan dicalonkannya pengganti Kapolri Listyo Sigit,” kata Sugeng.

    Kondisi tersebut kemudian dikaitkan IPW dengan proses pergantian Kapolri yang berlangsung sangat cepat.

    Presiden Prabowo mengirim Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 ke DPR. Sehari kemudian, Komisi III DPR melakukan fit and proper test terhadap Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

    Dalam waktu sekitar 22 menit, Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum Suyudi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

    Bagi IPW, rangkaian proses tersebut menunjukkan kuatnya dukungan politik Presiden Prabowo terhadap Kapolri baru.

    Namun, IPW mengingatkan agar kekuatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi tindakan pergantian personel secara serampangan.

    “IPW mengingatkan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan gebrakan radikal, kecuali ada alasan yang obyektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya,” tegas Sugeng.

    Menurutnya, pencopotan dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang jelas, seperti catatan pelanggaran kode etik dari Propam atau dugaan tindak pidana.

    Sebab menurut IPW, jika mutasi tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan merit system, tujuan utama mutasi sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan soliditas organisasi justru berpotensi berubah menjadi sumber persoalan baru di internal Polri.

  • Kapolri baru Babak Baru Serta harapan baru untuk Polri yang lebih dekat dengan masyarakat

    Kapolri baru Babak Baru Serta harapan baru untuk Polri yang lebih dekat dengan masyarakat

    Sumber: media polri

    Pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 menjadi penanda dimulainya babak baru dalam perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Suyudidipercaya menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan membawa semangat dan visi “Polri Bersama Masyarakat.”

    Pergantian pucuk pimpinan Polri tidak semata-mata berbicara mengenai perubahan sosok, tetapi juga tentang harapan terhadap arah kepemimpinan dan pelayanan kepolisian ke depan.

    Visi tersebut diharapkan mampu diwujudkan melalui pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, profesional dalam menjalankan tugas, humanis dalam bertindak, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan masyarakat.

    Bagi mereka yang telah mengenal Suyudi sejak lama, sosoknya bukanlah pribadi yang tiba-tiba hadir di panggung kepemimpinan nasional. Perjalanan kariernya telah berlangsung panjang, bahkan hubungan pertemanan telah terjalin sejak masa SMA.

    Salah satu ruang yang mempertemukan kami saat itu adalah lapangan basket. Di sana, Suyudi dikenal sebagai sosok yang serius dan sportif ketika bertanding. Namun, di balik persaingan dalam permainan, ia tetap menikmati suasana layaknya anak muda pada umumnya—berkompetisi, bercanda dan membangun kebersamaan.

    Ada satu hal yang selalu berkesan. Ketika pertandingan berakhir, persaingan pun selesai. Tidak ada persoalan yang dibawa keluar lapangan. Hubungan pertemanan tetap terjaga dan rasa saling menghormati tetap menjadi bagian penting dalam hubungan kami.

    Pengalaman sederhana tersebut menjadi gambaran tentang sisi humanis Suyudi yang telah terlihat sejak masa muda. Ia dapat bersikap serius ketika menjalankan tanggung jawab, tetapi pada saat yang sama tetap mampu menghargai orang lain dan menjaga hubungan dengan lingkungan di sekitarnya.

    Kini, nilai-nilai tersebut menghadapi ruang pengabdian yang jauh lebih besar. Dari lapangan basket semasa SMAhingga dipercaya memimpin institusi sebesar Polri, perjalanan itu menunjukkan perubahan tanggung jawab yang sangat signifikan.

    Tantangan sebagai Kapolri tentu jauh berbeda dengan dinamika di lapangan olahraga. Namun, nilai sportivitas, kedisiplinan, sikap menghargai sesama, kemampuan membangun komunikasi dan menjaga hubungan tetap menjadi modal penting dalam kepemimpinan.

    Di bawah kepemimpinan Suyudi, harapan masyarakat terhadap Polri pun semakin besar. Visi “Polri Bersama Masyarakat” diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar hadir dalam setiap pelayanan, penegakan hukum dan interaksi personel kepolisian dengan masyarakat.

    Babak baru ini pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang memimpin Polri, tetapi tentang bagaimana institusi tersebut terus membangun kepercayaan publik. Polisi yang hadir, mendengar, melayani dan bekerja bersama masyarakat menjadi harapan agar Polri semakin dekat dengan rakyat serta mampu menjawab kebutuhan keamanan di tengah dinamika zaman.

  • Kapolri baru dan harapan baru untuk Polri yang lebih dekat dengan masyarakat

    Kapolri baru dan harapan baru untuk Polri yang lebih dekat dengan masyarakat

    Sumber: media polri

    Pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 menjadi penanda dimulainya babak baru dalam perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Suyudi dipercaya menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan membawa semangat dan visi “Polri Bersama Masyarakat.”

    Pergantian pucuk pimpinan Polri tidak semata-mata berbicara mengenai perubahan sosok, tetapi juga tentang harapan terhadap arah kepemimpinan dan pelayanan kepolisian ke depan.

    Visi tersebut diharapkan mampu diwujudkan melalui pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, profesional dalam menjalankan tugas, humanis dalam bertindak, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan masyarakat.

    Bagi mereka yang telah mengenal Suyudi sejak lama, sosoknya bukanlah pribadi yang tiba-tiba hadir di panggung kepemimpinan nasional. Perjalanan kariernya telah berlangsung panjang, bahkan hubungan pertemanan telah terjalin sejak masa SMA.

    Salah satu ruang yang mempertemukan kami saat itu adalah lapangan basket. Di sana, Suyudi dikenal sebagai sosok yang serius dan sportif ketika bertanding. Namun, di balik persaingan dalam permainan, ia tetap menikmati suasana layaknya anak muda pada umumnya—berkompetisi, bercanda dan membangun kebersamaan.

    Ada satu hal yang selalu berkesan. Ketika pertandingan berakhir, persaingan pun selesai. Tidak ada persoalan yang dibawa keluar lapangan. Hubungan pertemanan tetap terjaga dan rasa saling menghormati tetap menjadi bagian penting dalam hubungan kami.

    Pengalaman sederhana tersebut menjadi gambaran tentang sisi humanis Suyudi yang telah terlihat sejak masa muda. Ia dapat bersikap serius ketika menjalankan tanggung jawab, tetapi pada saat yang sama tetap mampu menghargai orang lain dan menjaga hubungan dengan lingkungan di sekitarnya.

    Kini, nilai-nilai tersebut menghadapi ruang pengabdian yang jauh lebih besar. Dari lapangan basket semasa SMA hingga dipercaya memimpin institusi sebesar Polri, perjalanan itu menunjukkan perubahan tanggung jawab yang sangat signifikan.

    Tantangan sebagai Kapolri tentu jauh berbeda dengan dinamika di lapangan olahraga. Namun, nilai sportivitas, kedisiplinan, sikap menghargai sesama, kemampuan membangun komunikasi dan menjaga hubungan tetap menjadi modal penting dalam kepemimpinan.

    Di bawah kepemimpinan Suyudi, harapan masyarakat terhadap Polri pun semakin besar. Visi “Polri Bersama Masyarakat” diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar hadir dalam setiap pelayanan, penegakan hukum dan interaksi personel kepolisian dengan masyarakat.

    Babak baru ini pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang memimpin Polri, tetapi tentang bagaimana institusi tersebut terus membangun kepercayaan publik. Polisi yang hadir, mendengar, melayani dan bekerja bersama masyarakat menjadi harapan agar Polri semakin dekat dengan rakyat serta mampu menjawab kebutuhan keamanan di tengah dinamika zaman.

  • Brigjen Suhermanto Ditunjuk Jadi Dirtipidsiber Bareskrim, Berikut Jejaknya

    Brigjen Suhermanto Ditunjuk Jadi Dirtipidsiber Bareskrim, Berikut Jejaknya

    Konten ini dibuat oleh pengguna Kompasiana. Seluruh isi menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Kompas.
    Foto: Brigjen Suhermanto

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjuk Brigjen Pol. Suhermanto sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari mutasi dan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polri.

    Sebelumnya, Suhermanto menjabat sebagai Direktur Intelijen pada Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pergantian jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi.

    “Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10).

    Dalam jabatan barunya, Suhermanto menggantikan Brigjen Pol. Adex Yudiswan yang mendapat promosi sebagai Wakapolda Metro Jaya.

    Suhermanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2000. Selama lebih dari dua dekade mengabdi di Korps Bhayangkara, ia memiliki pengalaman panjang, terutama dalam bidang reserse dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

    Salah satu rekam jejaknya terlihat saat menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada periode 2016–2018. Dalam posisi tersebut, Suhermanto terlibat dalam pengungkapan sejumlah kasus narkotika berskala besar.

    Pengalamannya di bidang pemberantasan narkoba berlanjut ketika dipercaya menduduki posisi Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dengan pangkat Kombes Pol. Pada masa itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Tim (Katim) Satgas Escobar Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

    Berbekal pengalaman panjang di bidang penegakan hukum dan penanganan berbagai kasus kejahatan, Suhermanto kini dipercaya mengemban tugas baru di bidang tindak pidana siber. Jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah Polri dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi dan ruang digital.

  • Perkuat Sinergi Lintas Negara, Delegasi Polda SulutKunjungi Konsulat Jenderal RI Di Davao City Filipina

    Perkuat Sinergi Lintas Negara, Delegasi Polda SulutKunjungi Konsulat Jenderal RI Di Davao City Filipina

    Upaya mempererat kerja sama dan koordinasi lintas negara demi menjaga keamanan wilayah perbatasan Sulawesi Utara diwujudkan secara nyata melalui kunjungan resmi Delegasi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City, Filipina.

     

    Kunjungan  strategis ini berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (28–30 September 2026), dalam suasana yang akrab, terbuka, dan penuh semangat kolaborasi konstruktif.

     

    Rombongan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sulut Kombes Pol. Amin Litarso, S.H., didampingi Dirpolairud Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., serta Direktur Reserse PPA dan PPO Kombes Pol. Nonie J. Sengkey, S.P., M.Si. Kedatangan mereka disambut hangat oleh jajaran KJRI Davao City dan Police Regional Office (PRO) 11 Davao Region. Momen pertukaran cenderamata menjadi simbol keharmonisan dan penghormatan antarlembaga yang semakin erat.

    Dalam diskusi mendalam, kedua belah pihak menyepakati empat pilar kerja sama utama:

    Penguatan koordinasi dan pertukaran informasi terkait keamanan wilayah perbatasan dan perairan;

     

    Langkah sinergis menjaga keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Davao City dan sekitarnya;

    Pencegahan serta penanganan bersama potensi gangguan keamanan lintas batas;

    Regional Director PRO 11, PBGen Benigno L. Guzman, memberikan paparan komprehensif mengenai profil keamanan dan situasi kamtibmas di Davao Region.

    Sementara itu, Dir Res PPA-PPO Polda Sulut, Kombes Pol. Nonie J. Sengkey, menyampaikan update terkini terkait modus operandi penyelundupan dan perdagangan orang (trafficking) di wilayah Sulawesi Utara dan Mindanao, sebagai dasar penyusunan strategi penindakan yang lebih efektif.

    Irwasda Polda Sulut Kombes Pol. Amin Litarso menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sambutan luar biasa dari mitra kepolisian Filipina.

    “Kami berharap kerja sama ini terus ditingkatkan demi keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama, Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa Polri berkomitmen melindungi warga negara dan menjaga kedaulatan melalui jalur diplomasi yang humanis,” ujarnya.

     

    Pihak KJRI Davao City turut menyambut baik inisiatif Polda Sulut, menegaskan bahwa sinergitas antara penegak hukum Indonesia dan Filipina sangat krusial untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

    Kegiatan ditutup dengan pertukaran pandangan informal dan makan bersama, yang semakin mempererat tali persaudaraan antarlembaga. Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa keamanan tidak dapat dicapai secara unilateral, melainkan memerlukan kolaborasi tulus dari semua pihak, termasuk mitra di negara tetangga.

    Semangat keterbukaan yang terjalin di Davao City kini menjadi pondasi kokoh menuju kawasan perbatasan Laut Sulawesi yang aman, damai, dan sejahtera.

  • Resmi Usung Slogan Baru ‘Polisi Bersama Masyarakat’ Begini Tujuannnya

    Polri Resmi Usung Slogan Baru ‘Polisi Bersama Masyarakat’ Begini Tujuannnya

    Jakarta – Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk ‘Polisi Bersama Masyarakat‘. Slogan ini dihadirkan untuk memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat secara lebih optimal.
    Melalui tagline tersebut, Polri menegaskan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat‘ merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

    “Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir melalui keterangannya, Senin (5/10/2026).

    Isir menyebut, semangat tersebut beriringan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya dipaparkan Suyudi saat fit and proper test di DPR. Dia saat itu menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu layanan, hingga kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

    “Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ungkap Isir.

    Lebih lanjut, Isir berharap implementasi tagline ini semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarajat. Hal itu diwujudkan lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga gerak cepat menanggapi isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polritidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” harapnya.

    Kini, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ resmi digunakan sebagai identitas komunikasi Korps Bhayangkara yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh tingkatan jajaran Polri di tanah air.

  • Polri Rilis Tagline Baru Polisi Bersama Masyarakat: Orientasi Rakyat

    Polri Rilis Tagline Baru Polisi Bersama Masyarakat: Orientasi Rakyat

    Jakarta – Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk ‘Polisi Bersama Masyarakat‘. Slogan ini dihadirkan untuk memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat secara lebih optimal.
    Melalui tagline tersebut, Polri menegaskan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat‘ merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

    “Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir melalui keterangannya, Senin (5/10/2026).

    Isir menyebut, semangat tersebut beriringan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya dipaparkan Suyudi saat fit and proper test di DPR. Dia saat itu menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu layanan, hingga kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

    “Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ungkap Isir.

    Lebih lanjut, Isir berharap implementasi tagline ini semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarajat. Hal itu diwujudkan lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga gerak cepat menanggapi isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” harapnya.

    Kini, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ resmi digunakan sebagai identitas komunikasi Korps Bhayangkara yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh tingkatan jajaran Polri di tanah air.

  • Gantikan Presisi, Polri Resmi Usung Slogan Baru ‘Polisi Bersama Masyarakat’ Begini Tujuannnya

    Gantikan Presisi, Polri Resmi Usung Slogan Baru ‘Polisi Bersama Masyarakat’ Begini Tujuannnya

    Jakarta – Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk ‘Polisi Bersama Masyarakat‘. Slogan ini dihadirkan untuk memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat secara lebih optimal.
    Melalui tagline tersebut, Polri menegaskan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat‘ merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

    “Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir melalui keterangannya, Senin (5/10/2026).

    Isir menyebut, semangat tersebut beriringan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya dipaparkan Suyudi saat fit and proper test di DPR. Dia saat itu menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu layanan, hingga kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

    “Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ungkap Isir.

    Lebih lanjut, Isir berharap implementasi tagline ini semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarajat. Hal itu diwujudkan lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga gerak cepat menanggapi isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” harapnya.

    Kini, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ resmi digunakan sebagai identitas komunikasi Korps Bhayangkara yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh tingkatan jajaran Polri di tanah air.